Tokoh Katolik Papua Kutuk Praktik Korupsi, Sebut sebagai Kejahatan Kemanusiaan

“Masyarakat dari waktu ke waktu menderita, sementara oknum pejabat hidup bersenang-senang. Oleh karenanya, oknum pejabat yang terbukti korupsi memang wajib diadili seberat-beratnya sesuai derajat pelanggaran hukumnya sehingga dapat memunculkan efek jera bagi pejabat lain agar tidak melakukan korupsi,” ujarnya dalam diskusi bertema 'Pemberantasan Korupsi di Papua untuk Menciptakan Papua Tanah Damai dan Sejahtera' yang diselenggarakan Progressif Democracy Watch (Prodewa) Papua secara virtual, Rabu (28/9/2022). 

Baca Juga

Situasi Jayapura Kondusif terkait Kasus Lukas Enembe, Polda Papua : Kami Siap Bantu KPK

Pastor Yanuarius mengungkapkan, ajaran gereja sangat mengutuk korupsi karena menghancurkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta menghilangkan perdamaian dan kerukunan. Korupsi berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan dan konflik berkepanjangan di Papua. 

“Ketika oknum pejabat melakukan korupsi dengan memakai dana masyarakat untuk kepentingan pribadi, hal tersebut secara langsung mengakibatkan masyarakat menjadi miskin, tidak sejahtera, tinggal dalam kebodohan dan menderita. Ini kejahatan kemanusiaan dan secara langsung menimbulkan ketidaktenteraman dan ketidakamanan di Papua,” katanya. 

Baca Juga

Anggota Majelis Rakyat Papua Minta Lukas Enembe Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK

Pastor Yanuarius juga menyinggung soal otonomi khusus (otsus). Dia mempertanyakan pihak-pihak yang menolak otsus jilid dua karena menganggap otsus jilid pertama gagal.

“Sebenarnya siapa yang menggagalkan? Apakah orang Jakarta? Saya kira tidak juga. Justru yang menggagalkan itu kita punya orang-orang juga, kita punya pemimpin-pemimpin juga. Ada oknum-oknum yang memperalat masyarakat, mengambil uang masyarakat untuk kepentingan pribadi secara tidak bertanggung jawab,” ucapnya.