Cegah Korupsi Covid-19, KPK Bentuk 15 Satgas Khusus

Keempat, bidang pembiayaan Korporasi meliputi Program Penyertaan Modal Negara (PMN); Program Investasi untuk Modal Kerja. Kelima, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang meliputi Program Padat Karya kementerian/lembaga; Program Tambahan Insentif Perumahan MBR

Baca Juga

BPKP: Sinergi APIP dan APH Cegah Kebocoran Anggaran Covid-19

"Pimpinan KPK sudah bagi tugas, misalnya siapa yang ke Kementerian Sosial untuk mengecek pemberian bansos, akhirnya disepakati Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronkan ke data kependudukan Kemendagri, itu Pak Alex dan Pak Nawawi cek langsung ke Kemensos," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Pimpinan KPK juga mendatangi pemda-pemda seperti DKI Jakarta, Gorontalo, Papua, Sumatra Utara, Jawa Timur, Jambi dan pemda lainnya untuk memastikan penanganan Covid-19 tepat sasaran.

"Intinya agar tepat waktu dengan jumlah benar, benar secara formil, benar secara materiil dan tidak terjadi penyimpangan," ucap Firli.

Editor: Djibril Muhammad