Khozinudin menyatakan apabila penyidik memutuskan melanjutkan penanganan perkara maka tidak mengikuti hukum acara pidana yang berlaku. Dia pun menuding penanganan perkara itu dilanjutkan mengikuti kehendak Jokowi.
"Kalau tetap dilanjutkan, berarti lagi-lagi saya tegaskan ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru, tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia, 'Yang ini lepasin, yang ini jangan, ancam dulu, kalau restorative justice baru saya selesaikan'," ucapnya.
Dia pun mengingatkan hukum harus menjadi acuan penanganan perkara yang dilakukan.
"Lho kok hukum kok asasnya pada Joko Widodo? Hukum kita itu asasnya norma, undang-undang, asas-asas hukum. Itu yang harus jadi acuan, bukan kehendak Saudara Joko Widodo," kata dia.
Khozinudin pun meyakini kliennya akan terbebas dari kasus ijazah Jokowi. Keyakinan itu juga berlaku terhadap tersangka lain dalam perkara tersebut.