Ketergantungan struktural pada komoditas menjadi titik kerentanan. Empat golongan utama hasil olahan komoditas (minyak nabati, bahan bakar mineral, besi-baja, dan nikel) menyumbang sekitar 39% total ekspor Januari–Maret 2026. Jika digabung dengan migas, pertambangan, dan pertanian, ketergantungan ekspor pada komoditas alam dan turunannya melampaui 50%.
Sementara itu, pangsa industri pengolahan terhadap PDB justru menyusut dari 19,25% menjadi 19,07%. Agenda hilirisasi memang menunjukkan hasil pada subsektor nikel, tetapi hilirisasi satu komoditas belum bisa disebut transformasi struktural. Tanpa diversifikasi ke manufaktur nonkomoditas seperti elektronik, mesin presisi, atau farmasi, Indonesia tetap rentan ketika siklus komoditas berbalik arah.
Di sisi impor, barang modal melonjak 24,02% menjadi 12,98 miliar dolar AS, terutama mesin dan peralatan mekanis. Sementara itu, bahan baku dan barang penolong naik 6,89% menjadi 43,17 miliar dolar AS. Investasi industri memang aktif, tetapi harus dibayar dengan devisa di muka, sementara pemulihan ekspor membutuhkan waktu.
Secara teori, pelemahan rupiah seharusnya memperbesar surplus perdagangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Permintaan impor Indonesia bersifat inelastis terhadap nilai tukar karena energi, barang modal, dan bahan baku tidak mudah disubstitusi dalam jangka pendek. Di sisi lain, ekspor Indonesia masih didominasi komoditas yang harganya ditentukan pasar global. Akibatnya, rupiah sudah membayar mahal harga depresiasi, tetapi neraca perdagangan tidak mendapatkan manfaatnya.
Keenam, NPL kredit pemilikan properti naik dari 3,08% pada Desember 2025 menjadi 3,24% pada Februari 2026, sementara PDB sektor real estat hanya tumbuh 3,54%, terendah di sektor jasa. Sektor properti merupakan barometer kelas menengah, dan saat ini barometer tersebut sedang tertekan.
Lalu apa alternatifnya?
Jika tekanan kurs dan yield terus berlanjut, pemerintah berisiko mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) secara formal. Langkah ini berisiko ditangkap pasar sebagai pengakuan bahwa otoritas menilai pasar SBN membutuhkan intervensi setingkat krisis, terlepas dari niat preventifnya. Persepsi tersebut secara historis justru cenderung memperburuk reaksi investor, sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya pada 11 Mei 2026 yang memilih menahan aktivasi BSF karena pasar bond dinilai belum berada dalam kondisi krisis.
Alternatif yang lebih sustainable adalah memperbaiki kualitas belanja, bukan sekadar menambah amunisi stabilisasi.