Dr. Ariyo DP Irhamna
Pengajar Universitas Paramadina
TULISAN Anggito Abimanyu, “Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan”, mengangkat pertanyaan penting. Beliau menyebut pertumbuhan PDB Triwulan I-2026 sebesar 5,61% sebagai overshooting growth yang ditopang stimulus fiskal, momentum Ramadan-Idulfitri, THR, perluasan subsidi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggito juga menanggapi kritik INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS, serta mengakui ketiganya menggunakan data resmi BPS dalam analisis mereka. Namun, tanggapan beliau lebih menyoroti perlunya transparansi metodologi BPS, padahal substansi kritik ketiga lembaga tersebut berada pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Beberapa hal perlu diluruskan, dan beberapa lainnya justru lebih serius daripada yang beliau angkat.
Pertama, soal inventori, kerangka perbandingannya keliru.
Pak Anggito menulis perubahan inventori melonjak “dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun”. Padahal, data BPS (Tabel 4) menunjukkan bahwa dalam harga konstan, perubahan inventori Triwulan I-2025 sebesar Rp85,2 triliun, Triwulan IV-2025 Rp4,2 triliun, dan Triwulan I-2026 Rp104,0 triliun. Angka “Rp4 triliun ke Rp100 triliun” hanya cocok bila membandingkan Triwulan IV-2025 dengan Triwulan I-2026, yakni satu kuartal, bukan satu tahun. Perbandingan tahunan yang tepat adalah Rp85,2 triliun ke Rp104,0 triliun, atau naik sekitar 22%.
Lonjakan inventori dalam satu kuartal tidak otomatis berarti demand weakness. Inventori bisa naik karena persiapan stok menjelang Ramadan-Idulfitri April 2026, ekspektasi permintaan, atau impor antisipatif. Tanpa data komplemen seperti penjualan ritel dan utilisasi kapasitas, lonjakan ke Rp104,0 triliun terlalu cepat disimpulkan sebagai pelemahan permintaan. BPS sendiri mencatat nilai tertinggi perubahan inventori sejak 2000 terjadi pada Triwulan III-2024 sebesar Rp106,9 triliun. Artinya, Triwulan I bukan periode yang secara historis menjadi puncak inventori.
Kedua, soal kontradiksi listrik dan manufaktur.
Pak Anggito mempertanyakan mengapa sektor pengadaan listrik dan gas terkontraksi 0,99%, sementara manufaktur tumbuh 5,04%. Data PLN dalam APBN Kita Maret 2026 menunjukkan volume penjualan listrik ke industri naik 6,6%, bisnis 3,7%, dan total 2,1%. Hanya konsumsi rumah tangga yang turun 2,6%. Secara fisik, aktivitas industri justru ekspansif.
Penjelasannya terletak pada base effect diskon tarif listrik 50% di Triwulan I-2025 yang mendorong konsumsi rumah tangga pada periode pembanding. Begitu diskon dicabut pada Triwulan I-2026, konsumsi rumah tangga kembali ke pola normal. Dengan demikian, kontradiksi yang dianggap janggal tersebut hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS.