Ada dua arah yang bisa ditempuh.
Pertama, mempercepat belanja modal yang baru terealisasi 12,5% dari pagu tahunan pada Triwulan I-2026 atau sebesar Rp35,4 triliun, padahal dampaknya terhadap kapasitas produksi dan pertumbuhan jangka menengah jauh lebih besar dibanding belanja barang yang sudah mencapai 15,7% pagu, termasuk Rp54,4 triliun untuk MBG.
Kedua, mereformasi subsidi BBM yang secara nominal masih lebih banyak dinikmati kelompok menengah dan atas, dengan mengalihkan sebagian alokasi ke bantuan langsung tunai bagi desil pendapatan terbawah sebagaimana preseden 2022.
Kedua langkah ini memang secara politik lebih sulit dan tidak akan menghasilkan headline growth 5,61% dalam tiga bulan. Namun, keduanya menjawab pertanyaan yang saat ini justru sedang diabaikan: apakah Indonesia mengejar pertumbuhan yang berkualitas atau sekadar berkuantitas?
Penutup
Jika judulnya “Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan”, maka fokus seharusnya bukan pada perbedaan tipis antara angka 5,61% dengan estimasi alternatif, melainkan pada siapa yang menanggung ongkos pertumbuhan tersebut.
Kelas menengah menghadapi penggerusan pendapatan riil akibat depresiasi rupiah. PDB per kapita dalam dolar AS makin menjauh dari target Indonesia Emas 2045 meskipun headline growth tetap berada di atas 5%. Fiskal mengalami defisit primer yang sudah melampaui pagu tahunan hanya dalam satu kuartal, di tengah beban bunga utang yang tumbuh 18,6% YoY. Sektor properti menghadapi kenaikan NPL. Cadangan devisa terkuras untuk menjaga rupiah. Surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, sementara struktur ekspor masih bergantung pada komoditas dan hilirisasi tunggal di sektor nikel.
Enam vektor stres ini berlangsung bersamaan dan jauh lebih substantif dibanding perdebatan mengenai inventori dan listrik. Pertanyaan yang telah diangkat INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS layak diperdalam, bukan diperkecil. Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tingkat saat ini.