Selama ini, Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan besaran UMP paling rendah di Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari harga makanan yang cenderung lebih murah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Namun untuk penentuan UMP 2020 mendatang, pemerintah akan melakukan perbaikan dalam survei kebutuhan hidup layak (KHL) buruh, khususnya dalam variabel nonpangan. “Nantinya yang sangat mungkin disesuaikan adalah pada survei nonpangan,” ujarnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, penentuan kenaikan UMP sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah sulit untuk melakukan perhitungan di luar aturan yang ada sehingga besaran upah kenaikan disesuaikan dengan UMP tahun 2018.
“Ruang ini kan sudah ditentukan pemerintah, sulit mengubah. Satu-satunya yang mungkin adalah melakukan perhitungan untuk penetapan di 2020 mendatang,” tutur Sultan.