YOGYAKARTA,iNews.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X resmi meneken Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2019 sebesar Rp1.570.922.73. Upah minimum di kabupaten/kota (UMK) juga telah disepakati. Yogyakarta menjadi daerah dengan upah tertinggi di provinsi ini sebesar Rp1.846.400.
“Pak Gubernur sudah menetapkan (UMP). Besarnya sama dengan yang kesepakatan kemarin. Besaran UMP ini sesuai dengan kesepakatan bersama bupati dan wali kota, serta Dewan Pengupahan, pada 29 Oktober lalu,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi, Kamis (1/11/2018).
Andung mengatakan, besaran UMP DIY 2019 naik 8,03 persen dibandingkan tahun ini yang berjumlah Rp1.454.154,15. UMP DIY ditetapkan dengan dasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 319/KEP/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2019.
Gubernur DIY juga telah menyepakati besaran UMK di DIY, yakni Yogyakarta Rp1.846.400, Sleman Rp1.701.000, Bantul, Rp1.649.800, Kulonprogo Rp1.613.200, dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.571.000. “UMP dan UMK ini akan resmi berlaku pada 1 Januari 2019,” kata Andung Prihadi.
Menurut Andung, penentuan besaran UMP mengikuti regulasi yang ada yakni, PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Menteri Tenaga Kerja sudah menetapkan kenaikan upah dari 2018 sekitar 8,03 persen. “Aturan inilah yang dipakai untuk menetapkan besaran UMP dan UMK yang akan berlaku di lima kabupaten/kota di DIY,” katanya.