MEDAN, iNews.id – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Medan, Senin (5/11/2018). Massa menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang baru-baru ini ditetapkan oleh Gubernur Edy Rahmayadi karena dinilai tidak layak.
Para buruh menilai UMP tahun 2019 sebesar Rp2.303.403 tidak layak. Diketahui, upah 2019 hanya naik 8,03 persen dibandingkan UMP tahun 2018 sebesar Rp2.132.188. Persentase kenaikan upah tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Massa pun meminta agar gubernur merevisi besaran UPM 2019.
“Kami meminta agar gubernur Sumut merevisi besaran UMP Sumut. UMP Sumut saat ini sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan UMP dari provinsi lain,” kata Sekjen FSPMI Sumut Toni Erikson Silalahi.
Selain itu, massa mendesak Pemprov Sumut mendorong agar kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 nanti bisa naik sebesar 20-25 persen dibandingkan UMK tahun 2018. Diketahui, penetapan UMK di seluruh kabupaten/kota diputuskan dalam waktu dekat.
Massa FSPMI juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan upah murah yang tercantum dama Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015. Produk hukum itu dinilai memiskinkan kaum buruh di seluruh Indonesia.