MEDAN, iNews.id – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) bereaksi atas upah minimum provinsi (UMP) 2019 yang baru ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 188.44/1365/KPTS/2018 tertanggal 30 Oktober 2018. Mereka protes dan menolak nilai kenaikannya hanya 8,03% atau menjadi Rp2.303.403,43.
Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, penetapan UMP ini sudah melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Layak Bagi Kaum Pekerja Buruh. Dalam UU itu, penetapan UMP harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.
"Hitungan kami setelah melakukan survei kebutuhan hidup layak di Sumatera Utara, maka upah buruh itu harusnya ada di angka Rp2,9 juta Rupiah. Karena itu kami meminta UMP Sumut dinaikkan menjadi Rp2,8 juta," kata Willy kepada iNews.id, Kamis (1/11/2018).
Dia berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera menarik kembali keputusan penetapan UMP Sumut 2019 dan melakukan revisi dengan mendengarkan aspirasi kaum buruh dan pekerja. “Kami meminta Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini Bapak Edy Rahmayadi yang baru dilantik, peduli dan peka dengan kesejahteraan buruh," ujarnya.
"Selain itu, kami juga akan menggelar demonstrasi Aksi Bela Upah setiap Senin di depan kantor gubernur," ucapnya.
Diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi resmi menetapkan UMP 2019 sebesar Rp2.303.403,43. UMP baru ini berlaku efektif terhitung Januari 2019 mendatang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Harianto Butar-Butar mengatakan, gubernut telah menyetujui UMP 2019 naik 8,03% dari tahun 2018. " UMP tahun 2018 kan sebesar Rp2.132.188,66. Dengn a kenaikan 8.03%, maka upah buruh menjadi Rp2.303.403.43 atau naik sekitar Rp171.214,75," ujar Harianto.