Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950, setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Akibatnya, beberapa negara bagian termasuk NIT memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, hal inilah yang menjadi perdebatan dan menjadi pemicu pemberontakan Andi Azis.
Andi Azis dan pasukannya yang mayoritas merupakan mantan anggota KNIL, tidak setuju dengan rencana pemerintah Indonesia yang mengirim pasukan TNI ke wilayah Makassar. Mereka merasa bahwa TNI tidak sebanding dengan kemampuan militer KNIL dan khawatir akan perlakuan diskriminatif oleh pihak APRIS/TNI.
Sebagai seorang yang memiliki ambisi militer tinggi, Andi Azis ingin mempertahankan eksistensi Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai entitas yang mandiri dan memegang kendali atas wilayahnya. Ia berharap dapat menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama dengan Sukowati sebagai presiden dan Soumokil sebagai tokoh politik.
Pemberontakan Andi Azis merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipengaruhi oleh latar belakang dan ideologinya. Andi Azis dan pasukannya ingin menghalangi rencana pemerintah Indonesia untuk menyatukan NIT ke dalam NKRI. Mereka ingin mempertahankan eksistensi NIT sebagai negara mandiri dan merasa bahwa hanya pasukan KNIL yang sebagian besar mereka wakili dan memiliki hak untuk menjaga keamanan di Makassar. Ketidaksetujuan ini menjadi pemicu pemberontakan.
Selain itu, Andi Azis ingin mengamankan kedudukan penting di pemerintahan NIT. Ia bercita-cita untuk menduduki posisi tertinggi dalam sektor militer, sementara Sukowati akan menjadi presiden dan Soumokil sebagai tokoh politik di NIT. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pemberontakan Andi Azis yaitu menciptakan entitas politik yang independen di wilayah Indonesia Timur.
Pemberontakan Andi Azis tidak hanya menjadi sebuah peristiwa berdarah, tetapi juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi politik dan sosial di Indonesia Timur. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan TNI yang dikirim oleh pemerintah pusat dan pasukan Andi Azis di berbagai titik di Makassar. Konflik bersenjata ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa di kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik di NIT.