Perdana Menteri NIT, Ir. P. D. Diapari, mengundurkan diri pada tanggal 5 April 1950 sebagai tanda ketidaksetujuan terhadap tindakan Andi Azis dan para pemberontak. Pemberontakan ini juga membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia yang baru saja merdeka dari kekuasaan Belanda. Warga sipil yang tidak ingin terlibat dalam perang militer mengkhawatirkan keselamatan mereka.
Pemerintah pusat Indonesia merespons pemberontakan ini dengan cepat dan tegas. Presiden Soekarno mengeluarkan ultimatum kepada Andi Azis untuk melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu empat hari. Ketika Andi Azis tidak mengindahkan ultimatum ini, pasukan TNI dipimpin oleh Kolonel Slamet Riyadi dikerahkan untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Pasukan TNI mendapat dukungan dari masyarakat sipil dalam upaya mereka untuk menghentikan pemberontakan.
Pasukan TNI memadamkan pemberontakan Andi Azis pada tanggal 15 April 1950. Andi Azis terbunuh saat berusaha melarikan diri dari pangkalan yang dikepung oleh pasukan TNI. Kemudian, diadakannya Pengadilan militer yang digunakan untuk mengadili para pendukungnya yang tersisa.
Pemberontakan Andi Azis menjadi salah satu momen bersejarah yang menunjukkan tekad pemerintah Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan negara. Meskipun berakhir dengan tindakan keras, pemberontakan ini mengingatkan kita akan kompleksitas politik dan ketegangan yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai persatuan dalam negara yang baru merdeka tidak selalu mudah. Namun di balik konflik bersenjata dan perpecahan, terdapat tekad yang kuat untuk menjaga integritas negara.
Latar belakang pemberontakan Andi Azis adalah salah satu cerminan perjalanan Indonesia menuju persatuan dan kemerdekaan yang kita kenal saat ini. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan merawat keragaman dalam negara yang besar dan beragam ini.