Saat ini, KH Zulfa Mustofa mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum PBNU dan Ketua Komite Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dua posisi tersebut menempatkannya pada persimpangan antara keilmuan, dakwah, kebijakan keagamaan, dan pelayanan terhadap kepentingan umat.
NU sebagai Kompas Moral Bangsa
Dalam pandangan KH Zulfa, Nahdlatul Ulama tidak boleh dipahami hanya sebagai organisasi yang mengurus persoalan ritual keagamaan. NU juga memiliki tanggung jawab moral terhadap perjalanan bangsa, kehidupan sosial, dan kebijakan publik.
Ia menempatkan NU sebagai mitra kritis pemerintah. Kebijakan yang membawa kemaslahatan perlu didukung dan dikawal, sedangkan kebijakan yang menyimpang dari kepentingan masyarakat harus dikritisi melalui cara yang santun, argumentatif, dan berlandaskan nilai keulamaan.
“Posisi NU di hadapan pemerintah adalah sebagai mitra kritis. Bukan oposisi total dan bukan pula sekadar menjadi stempel pemerintah. Kita ingin NU menjadi kompas moral bagi bangsa dan negara,” tegas KH Zulfa.
Pandangan tersebut memperlihatkan caranya menempatkan Islam, keindonesiaan, dan kemaslahatan masyarakat dalam satu tarikan napas. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, merawat persatuan, dan memperjuangkan keadilan sosial dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.
Menjelang Muktamar Ke-35 NU, nama KH Zulfa Mustofa semakin banyak diperbincangkan dalam dinamika kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Latar belakang pesantren, karya-karya keilmuan, pengalaman organisasi, serta gagasannya mengenai NU sebagai kompas moral bangsa membuatnya menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam menentukan arah masa depan PBNU.
Peluncuran Ithafu Ummati Al Muqtafa memperlihatkan salah satu wajah utama KH Zulfa Mustofa: seorang kiai, penulis kitab, penerus tradisi pesantren, penggerak dakwah, dan ulama yang berikhtiar mempertemukan kedalaman khazanah klasik dengan kebutuhan umat pada zaman yang terus berubah.