Dalam hal ini, pelanggaran-pelanggaran yang dilalilkan oleh kubu pemohon seharusnya diadukan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi.
"Kami sudah cek, tidak pernah ada laporan tiba-tiba mendalilkan TSM di Mahkamah Konstitusi, ini juga secara konstitusi bertentangan dan tidak memenuhi syarat formil," tutur Tama.
Dia menjelaskan pelanggaran TSM juga harus dibuktikan terjadi di 50 persen jumlah kecamatan suatu daerah. Sementara, lanjutnya, pemohon hanya sanggup mendalilkan pelanggaran di 4 dari 15 kecamatan di Tapanuli Utara.
"Artinya syarat formil ini juga tidak terpenuhi lagi," ungkap dia.
Kendati begitu, Tama memastikan tim kuasa hukum Jonius-Deni tetap menyiapkan sejumlah bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran kubu pemohon apabila perkara ini tetap berjalan. Dia meyakini MK akan menolak perkara ini setelah mendengar bantahan-bantahan yang dipersiapkan.
"Saya percaya majelis hakim yang kita hormati tidak akan melanjutkan atau bahkan menolak permohonan tersebut," ujar dia.