JAKARTA, iNews.id - Ombudsman turut berkomentar tentang isu 97.000 PNS fiktif yang menerima gaji dan pensiunan. Bila isu tersebut benar, Ombudsman menilai perlu adanya pembenahan di setiap levelnya.
Anggota Ombudsman, Robert NA Endi Jaweng bahkan menyebut isu tersebut sebagai puncak gunung es problem manajemen kepegawaian.
"Ini seperti puncak dari gunung es problem manajemen kepegawaian kita. Bahkan, kalau mau ditarik ke hulu problem kebijakan di penerimaan maupun pembinaan pns kita, bukan hanya cpns," ujar Robert melalui akun Youtube Ombudsman RI, Selasa (15/6/2021).
Menurutnya, problem terkait PNS dan CPNS sejatinya masuk dalam kewenangan berbagai intansi misalnya Kemenpan-RB yang mengurusi regulasi dan kebijakannya. Lalu, BKN yang mengurusi persoalan kepegawaian dan PPK yang mengurusi persoalan pembinaan kepegawaian.