Selain persoalan keamanan, dia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Papua yang secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dilakukan.
Dia juga menekankan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Dalam konteks kebijakan nasional, Yorrys mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua. Namun, dia menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.
“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” tuturnya.
Atas dasar itu, Yorrys bersama Anggota DPD se-Papua menyampaikan sejumlah poin penting. Pertama, menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.