Dalam krisis availability, tanda bahayanya sering muncul lebih dulu melalui keterlambatan pengiriman, naiknya biaya freight, premi pasar spot, penurunan stok, dan rebutan kargo.
Bila pemerintah baru bergerak setelah harga eceran naik tajam atau antrean pasokan muncul, respons kebijakan sudah terlambat. Solusinya adalah menggeser kebijakan dari sekadar mengelola harga menuju membangun ketahanan pasokan. Pemerintah perlu memperkuat transparansi stok energi nasional, terutama BBM, LPG, crude input kilang, dan posisi kargo impor. Diversifikasi sumber impor juga harus dipercepat agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kawasan dan satu jalur laut.
Cadangan energi strategis perlu diperlakukan sebagai instrumen keamanan nasional, bukan sekadar biaya fiskal. Pada saat yang sama, transisi energi harus dibaca sebagai strategi ketahanan ekonomi. Kendaraan listrik, biofuel yang kredibel, transportasi publik, efisiensi energi industri, dan energi terbarukan bukan hanya agenda lingkungan.
Semua itu adalah cara mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor, dolar AS, dan gejolak geopolitik. Kesimpulannya, harga minyak tinggi memang mengganggu, tetapi ketiadaan pasokan jauh lebih berbahaya.
Hari ini Indonesia menghadapi kombinasi yang tidak ringan: Brent di atas 100 dolar AS per barel, WTI sekitar 100 dolar AS per barel, OPEC Basket masih tinggi, dan rupiah berada di kisaran 17.300 sampai 17.400 per dolar AS. Dalam situasi seperti ini, availability adalah fondasi, sementara harga adalah cerminan. Bila fondasinya retak, cermin bisa saja belum menunjukkan seluruh kerusakan.