Buruh Tolak UMP Sumut 2019, Ini Kata Edy Rahmayadi

MEDAN,iNews,id – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp2.303.403 oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menuai gelombang protes dari buruh. Dalam beberapa kali aksi demonstrasi, massa buruh menyampaikan kekecewaannya kepada gubernur dan mendesak revisi UMP.

Terkait dengan penolakan buruh ini, Edy Rahmayadi akhirnya angkat bicara. Edy mengungkapkan, dirinya sebagai gubernur tidak mungkin keluar dari regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat terkait dengan penetapan UMP.

Baca Juga

Demo Buruh Tolak UMP di Sumut Memanas, Massa Tertahan Barikade Polwan

“Penetapan itu harus sesuai dengan regulasi yang diatur (PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan). Tidak mungkin saya keluar dari sana karena bisa lebih salah,” kata Edy Rahmayadi, Rabu (7/11/2018), usai mengikuti rapat paripurna dengan anggota DPRD Sumut.

Edy menjelaskan, dalam PP No 78 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, perhitungan UMP tahun 2019 berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan laju inflasi. “Setelah kami lakukan perhitungan dengan rumusan tersebut, maka UMP tahun 2019 naik sekitar Rp177.392 atau menjadi Rp2,3 juta lebih,” ujar Edy.

Baca Juga

Tolak UMP 2019, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara

Ke depan, Edy berjanji Pemprov Sumut akan melakukan gebrakan di sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan gebrakan itu, Edy berkeyakinan upah buruh di provinsi akan meningkat cukup tinggi.