Kuasa Hukum Pengadu Nilai DKPP Harusnya Berhentikan Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU

JAKARTA, iNews.id -Kuasa Hukum Pengadu menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seharusnya menjatuhkan sanksi kepada Hasyim Asy'ari berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal ini menyusul dikabulkannya pengaduanpelanggaran etik penyelenggara pemilu yang baru diputus DKPP.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi 2.0, Patra M Zen menyatakan bahwa Hasyim Asya'ri pernah mendapatkan sanksi peringatan keras pada April 2023 lalu.

Baca Juga

Selain Hasyim Asy'ari, 6 Komisioner KPU Lain Langgar Kode Etik karena Terima Pendaftaran Gibran

"Semestinya sanksi terhadap Ketua KPU adalah pemberhentian dari jabatan karena sebelumnya yang bersangkutan pada 3 April 2023 sudah mendapat sanksi peringatan keras," kata Patra di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Patra merupakan pendamping atau kuasa hukum dari tiga pengadu yakni Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama.

Baca Juga

DKPP: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Langgar Kode Etik karena Terima Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres

Dia juga menyoroti adanya putusan DKPP sebelumnya dalam kasus yang berbeda. Hanya saja, kata dia, DKPP dalam kasus tersebut sudah memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada Hasyim Asya'ri.