KPK Temukan Celah Korupsi Pajak Sawit, Selisih Data Lahan Potensi Rugikan Negara

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan celah korupsi pada perpajakan di sektor perkebunan kelapa sawit. Lembaga antirasuah mendorong perbaikan tata kelola agar potensi korupsi dapat ditekan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan potensi atau kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi perpajakan di sektor perkebunan kelapa sawit telah dipotret KPK melalui kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK pada 2020-2021 lalu.

Baca Juga

5 Pemicu Mimpi Berdiri Negara Palestina Kian Terancam

Dalam kajian itu terungkap berbagai persoalan, mulai dari kelemahan sistem administrasi, ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan, hingga belum optimalnya mekanisme pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terkait Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

"KPK juga menyoroti lemahnya tata kelola pendataan perizinan perkebunan sawit, yang ditandai dengan perbedaan luas lahan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan lahan yang dikuasai perusahaan. Di sisi hulu ke hilir, ditemukan juga bahwa tidak semua Koperasi Unit Desa (KUD) maupun pedagang pengumpul memiliki NPWP," ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/2/2026). 

Baca Juga

Eks Menag Yaqut Lawan Penetapan Tersangka lewat Praperadilan, Ini Reaksi KPK

Berdasarkan studi kasus di Riau, lanjut Budi, ditemukan selisih antara luas lahan perkebunan sawit dalam perizinan dengan luasan lahan yang menjadi objek pengenaan pajak, termasuk perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, dan lainnya (P5L).

Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan lemahnya regulasi penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai basis data pengenaan pajak, serta tidak adanya kewajiban pemeriksaan bagi wajib pajak yang tidak melampirkan dokumen pendukung SPOP.

Baca Juga

Eks Menag Yaqut Ajukan Praperadilan Lawan Penetapan Tersangka KPK