Kasus (Tudingan) Ijazah Palsu Jokowi: Lakukan Cross Examination

Karena sampai saat ini Polri merupakan satu-satunya pihak yang telah meneliti objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi, maka sesungguhnya Roy dan Rismon tidak memiliki justifikasi ilmiah untuk mengeluarkan pernyataan melompat bahwa "ijazah Jokowi palsu" maupun "ijazah Jokowi palsu". 

Apabila salah satu dari dua kalimat itu yang mereka kemukakan, tanpa pernah meneliti objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi, maka patut diduga bahwa Roy dan Rismon telah melakukan fabrikasi (mengada-adakan suatu penilaian atas suatu objek yang faktanya tidak pernah mereka teliti). Dan fabrikasi sedemikian rupa, sekali lagi erupakan scientific misconduct. 

Penting dicatat: uraian di atas juga berlaku bagi Josua Sinambela, ahli digital forensik yang berseberangan pendapat dengan Roy dan Rismon. Penilaian "asli" yang ia lontarkan perlu dievaluasi melalui tahap-tahap yang sama. Pertama, apa objek yang ia teliti. Kedua, bagaimana redaksional simpulan "asli" yang ia susun. Dan ketiga, apakah di dalam kerja saintifiknya itu terkandung scientific error atau scientific misconduct. 

Pastinya, setali tiga uang dengan Roy dan Rismon, Josua pun tidak otoritatif menyimpulkan "ijazah Jokowi palsu" atau "ijazah Jokowi asli" selama objek yang ia analisis bukanlah objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Apabila kalimat sedemikian rupa yang ia kemukakan sebagai simpulan, padahal ia tidak meneliti objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi, maka Josua pun berpotensi dinilai melakukan scientific misconduct. 

Bahkan sekalipun perbuatan Roy, Rismon, dan Josua dapat digolongkan sebagai scientific misconduct, masih dibutuhkan kesepakatan nasional terkait bentuk tindakan yang akan dijatuhkan kepada mereka masing-masing dan juga kepada para ilmuwan lain yang melakukan kesalahan serupa. Selama kesepakatan itu belum ada (apalagi kesepakatan dalam bentuk norma hukum pidana), maka sanksi maksimal bagi Roy, Rismon, dan Josua cukup berupa sanksi etik dan akademik.