Heboh Awardee LPDP Tidak Patuh, Ini Deretan Kewajiban Kontribusi Alumni untuk Negara

JAKARTA, iNews.id - Belakangan ini publik dihebohkan dengan kabar awardee atau penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tidak memenuhi kewajibannya.

Hal ini berawal dari viralnya video salah satu awardee bernama Dwi Sasetyaningtyas (DS) yang membanggakan paspor Warga Negara Asing (WNA) milik anaknya hingga memicu polemik di media sosial.

Baca Juga

Pesawat Tempur F-16 Jatuh di Turki, Pilot Tewas

Dalam keterangan di Instagram resmi LPDP, dijelaskan bahwa DS telah menyelesaikan masa pengabdian di Indonesia usai lulus kuliah menggunakan beasiswa LPDP.

Setelah kabar ini mencuat, diketahui suami DS, Arya Iwantoro yang juga awardee LPDP teridentifikasi belum menyelesaikan masa pengabdiannya di Indonesia setelah menamatkan studi PhD di Utrecht, Belanda pada tahun 2022. 

Baca Juga

Pengorbanan Tasya Kamila sebagai Alumni LPDP, Kehilangan Momen Terakhir sang Ayah Meninggal demi Pengabdian

Sesuai aturan 2N+1 (dua kali masa studi ditambah satu tahun), Arya wajib berkontribusi di Indonesia. Namun, kenyataannya dia masih berdomisili dan bekerja sebagai peneliti di Inggris.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Arya telah menjalin komunikasi dengan pihak LPDP untuk memproses pengembalian seluruh dana beasiswa yang pernah diterimanya, lengkap dengan dendanya.

Baca Juga

Estimasi Dana Beasiswa LPDP yang Harus Dikembalikan Suami Dwi Sasetyaningtyas, Ini Rinciannya

44 Penerima Beasiswa Belum Pulang ke RI

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan melaporkan data terbaru tingkat kepatuhan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tercatat sebanyak 44 penerima beasiswa teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia.

Plt Kepala BPPK Kemenkeu, Sudarto mengatakan, pihaknya telah melakukan audit mendalam terhadap ratusan alumni untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut.

Baca Juga

Purbaya Blacklist Alumni LPDP Pamer Paspor Inggris Anak: Tak Bisa Kerja di Pemerintahan

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," ucap Sudarto dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).