Kemenhaj Mulai Benahi Layanan Jemaah, Fokus Reformasi Tata Kelola Haji

Baca Juga

Kemenhaj Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan jelang Puncak Armuzna, Kurangi Aktivitas Berat

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan digitalisasi layanan melalui sistem pemantauan katering dan pelacakan petugas haji secara real time. Persiapan operasional haji seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pengurusan visa juga diklaim dilakukan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah membentuk Satgas Haji Ilegal yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait guna menekan praktik keberangkatan nonprosedural yang kerap terjadi akibat panjangnya antrean haji.

Baca Juga

Kemenhaj Terapkan Biaya Dam Haji 720 Riyal, Jemaah Diminta Bayar Lewat Jalur Resmi

“Transformasi ini bukan hanya soal pelayanan ibadah, tetapi juga memastikan tata kelola haji menjadi lebih akuntabel, efisien, dan berpihak kepada jamaah,” kata Dahnil.

Pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas haji melalui pelatihan intensif selama satu bulan dengan pembekalan fisik, disiplin, pelayanan jamaah, bahasa Arab, hingga pemahaman dasar fikih haji.

Baca Juga

Hadapi Puncak Haji 2026, Kemenhaj Bentuk Satgas Operasi Armuzna

Dahnil menyebut seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi “Tri Sukses Haji” yang meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban jamaah.

Melalui reformasi tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan haji Indonesia dapat meningkat sekaligus menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.

Baca Juga

Kemenhaj: 103.690 Jemaah Haji Sudah Berangkat ke Tanah Suci, 100.125 Tiba di Madinah

Editor: Rizky Agustian