Warga yang lain, Maryanto mengatakan, dana Rp490 juta bukanlah angka yang kecil. Untuk itulah anggaran yang ada harus dilaporkan secara transparan.
“Warga sudah lapor ke polisi, tetapi justru dikatakan ini merupakan persoalan perdata,” katanya.
Mulyanto mengatakan permasalahan ini harus diusut dengan tuntas dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Warga tidak ada niatan menghambat laju pemerintahan desa.
“Kami justru ingin memperjuangkan hak masyarakat, pengalokasian dana desa harus jelas, nilai transfer berapa yang menerima siapa, pengelolaannya bagaimana,” ujarnya.