“Sebenarnya DPD sudah mengingatkan Menteri Keuangan agar semuanya satu pintu. Namun pos bantuan sosial ini banyak yang menyulitkan pihak desa,” katanya
Selain itu, data kependudukan yang ada terkait dengan kemiskionan cukup dinamis. Sementara data yang dipakai untuk rujukan merupakan data lama yang pasti ada margin errornya.
Bantuan sosial ini, juga munculnya belakangans etelah APBdes disusun. Akibatnya, ada beberapa desa yang terlanjur melakukan penganggaran dan belanja pada termin pertama. Karena dananya habis, mereka tidak bisa melakukan penganggaran untuk bantuan sosial.