PADANG, iNews.id - Penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan perjalanan dinas oleh sejumlah anggota DPRD Padang, Sumatra Barat (Sumbar) dihentikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang beralasan tidak punya cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan.
"Kami menghentikan proses penanganan perkaranya karena tidak cukup bukti. Ini sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak," kata Kepala Kejari (Kajari) Padang Ranu Subroto didampingi Kasi Intelijen Yuni Hariman di Padang, Selasa (22/12/2020).
Yuni mengatakan, dalam penghentian penanganan perkara itu, tim penyidik kejaksaan sudah mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendapat auditor serta besaran kerugian keuangan negaranya.
Ini mengingat posisi kasus itu sebenarnya berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan itu diteruskan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017.
Untuk dana tunjangan transportasi didapatkan temuan sebesar Rp519.350.000. Ini kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp499.750.000. Dari pengembalian tersebut maka tersisa uang yang mesti dikembalikan sebesar Rp19.600.000.