Diketahui, KPU Kabupaten/Kota se Sulut terus menggalakan penegakan kode etik dan kode perilaku badan adhoc baik PPK, PPS maupun anggota KPPS.
Dari data yang dihimpun, mekanisme pengawasan internal oleh KPU telah berjalan dan efektif. Dari 74 kasus, ada 73 kasus hasil pengawasan internal termasuk di dalamnya tindak lanjut rekomendasi jajaran Bawaslu.
"Kami berharap kasus yang masih ditangani bisa segera dituntaskan. Dan yang terpenting data-data ini menunjukan bahwa KPU se-Sulut komitmen menegakan integritas penyelenggara Pemilu," tutur Meydi.