MANADO, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait daftar pemilih. Tujuannya agar menghasilan daftar pemilih tetap (DPT) yang aktual, valid dan bisa dipertanggungjawabkan pada Pilkada 2020.
Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu mengatakan, telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan juga hasil uji publik dengan DPS yang sudah diumumkan di kabupaten/kota, PPK maupun PPS di kelurahan.
“Kami mengundang Bawaslu karena ingin menyamakan persepsi sama-sama. Karena ada juga pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kami tidak ingin menghilangkan hak konstitusional mereka sehingga harus akomodir di DPS Hasil Perbaikan (DPSHP),” ujar Ketua Divisi Program dan Data KPU Sulut, Kamis (1/10/2020).
Menurutnya, rakor ini juga menjadi bahan evaluasi sebelum nanti menuju ke penetapan DPT. Tahapannya dimulai dari rekapitulasi tingkat kelurahan mengenai DPSHP pada 6 Oktober mendatang. Setelah itu secara berjenjang kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai nanti menuju DPT Provinsi.
“Kami harus berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi soal pemuktahiran data pemilih. Kami berharap nanti masukan dari Bawaslu juga akan menjadi evaluasi dan membantu bisa memvalidkan data yang ada di seluruh Sulut secara akurat, valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Menurutnya, koordinasi ini penting untuk mencegah terjadi masalah saat pleno. Semua hasil rekomendasi Bawaslu maupun tanggapan masyarakat akan dicermati serta cek ricek kembali elemen datanya.
“Misalkan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar. Itu akan kami masukan ke daftar pemilih yang sementara di proses teman-teman di kabupaten/kota,” katanya.