Lebih dari 67 persen penduduk berada di usia produktif. Kondisi ini menuntut layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang responsif.
“Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang fleksibel dan responsif, terutama bila dipadukan dengan sistem digital yang modern,” kata politisi Partai Perindo tersebut.
Dia menegaskan BLUD perlu diberi ruang gerak lebih luas dalam mengelola anggaran operasional. Namun fleksibilitas tersebut tetap harus taat regulasi.
“Tentu dengan tetap taat peraturan yang ada,” katanya.
Sejalan dengan itu, Pemkab Boltara menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas penerapan fleksibilitas BLUD Boltara. Hal ini ditegaskan dalam Focus Group Discussion dan sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan penguatan Puskesmas dan RSUD menjadi fokus utama. Penguatan tidak hanya pada layanan medis, tetapi juga tata kelola keuangan.