Dia menyebut penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sangat strategis. Fleksibilitas ini memungkinkan unit layanan kesehatan merespons kebutuhan warga secara cepat dan efisien.
Bupati juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan BLUD. Seluruh transaksi wajib dilakukan secara non-tunai dan terintegrasi sistem.
“Seluruh transaksi BLUD, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib dilakukan secara non-tunai dan terintegrasi dalam sistem keuangan,” katanya.
Pemkab Boltara menginstruksikan seluruh Puskesmas dan RSUD segera mengadopsi transaksi elektronik. Unit layanan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan secara tertib dan tepat waktu.
Langkah ini diyakini akan memperkuat transparansi, efisiensi, dan pengawasan. Fleksibilitas BLUD Boltara pun diharapkan menjadi fondasi kuat peningkatan layanan publik ke depan.