“Ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola anggaran supaya pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan konsisten,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Langkah kedua, lanjut Sutrisno, adalah pembentukan tim lintas OPD. Tim ini bertugas memastikan integrasi data keuangan berjalan secara real time.
Langkah ketiga berupa evaluasi berkala berbasis indikator kinerja keuangan yang jelas. Evaluasi juga harus mengukur dampak layanan publik bagi masyarakat.
“Di era sekarang, pelibatan masyarakat sangat penting. Masukan atau feedback warga sudah terbukti memacu kinerja dan kecepatan layanan publik. Mau tidak mau, kita beradaptasi dan menerimanya demi kebaikan bersama,” kata anggota Komisi I DPRD Boltara ini.
Sutrisno juga menyinggung realitas kependudukan Boltara sebagai dasar penting fleksibilitas BLUD Boltara. Data BPS mencatat jumlah penduduk Boltara sekitar 87.627 jiwa pada 2024.