Kejanggalan selanjutnya yaitu peruntukan pengadaan pesawat tersebut. Dirinya mengapresiasi rencana Pemkab Mimika membeli pesawat dan helikopter untuk melayani masyarakat.
Namun, dia menyebut pada kenyataannya helikopter yang telah dibeli tersebut justru disewakan untuk pelayanan kesehatan.
"Ironis memang, saat keinginan memiliki pesawat sendiri, lalu didanai APBD murni untuk melayani masyarakat malah mandeg. Ditambah lagi pemda sekarang malah menyewa pesawat untuk pelayanan kesehatan," ucapnya.
"Kasus ini memang penting dan harus segera diproses hukum, karena dana segitu besar namun maksud dan tujuannya belum ada. Saya orang Amugme, sekaligus saya adalah pilot sangat prihatin dengan kondisi ini. Pihak-pihak ini harus bertaggung jawab atas kasus ini," sambungnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengusut dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis Cessna Grand Caravan C 208 EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015-2022.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, dua pesawat yang dipesan Pemkab Mimika tersebut untuk melayani masyarakat setempat dianggarkan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.