“Di sana itu, masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan dan kami juga selalu mengedukasi mereka. Karena jangan sampai mereka juga akhirnya merusak lingkungan, walaupun memang itu secara adat itu milik mereka, karena mereka selalu mengatakan ini tanah kami,” ungkap AKBP Christian Aer di Mapolres Keerom.
Dia menegaskan, di lingkungan Polres Keerom tersebut, penegakan hukum di wilayah Papua yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lainnya, perlu kehati-hatian dan tidak serta merta menerapkan aturan hukum positif yang berlaku untuk menjaga kondusifitas wilayah.
“Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya untuk penanganan (penegakan hukum) di daerah Papua itu kan tidak bisa serta merta dengan menerapkan aturan yang ada. Karena kita lebih mengutamakan menjaga kondusifitas wilayah. Jadi kita selalu mengedukasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak dimanfaatkan, dan kalau memang ada aktivitas illegal tentunya kita akan melakukan penindakan,” tegas AKBP Christian Aer.
“Tapi itu tadi, jangan sampai kita kembali berbenturan dengan masyarakat adat. Sekali lagi kita tetap menjaga kondusifitas. Ini menjadi perhatian khusus kami di Papua, untuk penegakan hukum benar-benar melihat dengan situasi kondusifitas terutama kearifan lokal dan kultural dari masyarakat setempat. Jangan sampai penegakan hukum yang ada menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat,” katanya.
Sementara terkait aktivitas perambahan hutan di wilayah Keerom, Christian mengaku hanya terdapat dua perusahaan kayu yang mempunyai izin legal operasi di wilayah itu. Christian belum mengetahui adanya puluhan perusahaan kayu ilegal lainnya yang beroperasi di Wilayah itu.
Namun dia berjanji pihaknya jika menemukan adanya aktivitas perambahan hutan ilegal dan tambang emas ilegal di wilayah hukumnya maka pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk perusahaan kayu dari data yang kami miliki, ada dua perusahaan, jadi mereka memiliki dokumen yang sah. Sehingga mereka dalam kegiatan pun juga tentunya mengikuti aturan yang ada. Tapi jika memang ditemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah hukum kami, maka sudah barang tentu kami akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.