Walhi Papua dengan tegas meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali izin-izin pertambangan-pertambangan illegal dan HPH yang ada di Papua khususnya di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten di Papua wilayah selatan, Kabupaten Sarmi , Kabupaten Jayapura.
“ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah melihat ini supaya hutan di Papua tetap ada , karena hutan Papua penyumbang Karbondioksida Co2 terbesar di dunia “katanya.
Walhi melihat penyelamatan hutan Papua penting dalam upaya penyelamatan satwa , flora fauna di Papua termasuk manusia Papua yang dalam ancaman kepunahan. Di mana menurutnya hutan Papua adalah hutan terakhir di Indonesia. Untuk itu Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan untuk melestarikan hutan Papua di ambang kehancuran..
"Di tanah Papua ini, atau hutan di tanah Papua ini menjadi sumber penghasil Co2 yang sangat tinggi dan juga hutan di Papua ini adalah hutan yang terakhir di Indonesia. Oleh karena itu saya pikir pemerintah pusat juga dalam hal ini Jokowi (Presiden RI) bisa melihat kembali bahwa hutan yang tersisa di negara ini adalah hutan Papua dan itu perlu dilestarikan, dijaga supaya terwujudnya keadilan iklim bagi generasi ke depannya." Ujarnya.
Sementara itu terkait maraknya aktivitas tambang emas ilegal dan perambahan hutan di wilayah Kabupaten Keerom, Kapolres Keerom, AKBP Christian Aer mengungkapkan, pihak Kepolisian dalam penegakan hukum selalu mengedepankan langkah preventif dan edukatif kepada masyarakat setempat, dimana christian berdalih aktivitas tambang emas di wilayah hukumnya merupakan milik mashyarakat adat dan dilakukan oleh masyarakat adat.