"Dalam ranah sosiologi itu sebenarnya bagian dari sebuah tekanan yang berlebihan dan ketidaksiapan psikologi masyarakat untuk menerimanya, apalagi kelompok anak-anak muda yang membutuhkan 'freedom expression' (kebebasan berekspresi), tekanan-tekanan lewat media, berita hoaks dan segala macam yang membuat situasi semakin tidak bisa dikendalikan," ujarnya.
Dia mengatakan jika Pemkot Ambon menerapkan PSBR maka standar operasional prosedur harus mampu menyentuh semua aspek. Termasuk kultur masyarakat yang tidak bisa diubah hanya dalam satu atau dua kali sosialisasi.
Selain itu, pemkot juga harus memastikan sistem jaminan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah diterapkan dengan baik. Tidak hanya secara struktural berhasil, tetapi secara fungsional sampai pada tataran yang paling bawah harus bisa terjamin.
"Karena fungsi pemerintah adalah maksimalisasi pelayanan masyarakat, bukan soal otoritas untuk memerintah atau legitimasi menjalankan kekuasaan tapi kenyamanan orang yang diperintah," kata Paulus.