Menurut dia, batas waktu pembahasan RAPBD 2021 hingga disahkan menjadi APBD berdasarkan aturan yakni sampai 30 November 2020. Semestinya sejak pekan kemarin dokumen RAPBD 20201 dari Pemprov sudah diterima legislatif sehingga bisa dibahas dalam pekan ini.
"DPRD juga tidak mengetahui apa alasan keterlambatannya," kata Efendy.
Dia berharap dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021, Pemprov Maluku fokus untuk membangun infrastruktur dasar. Di antaranya jalan maupun jembatan.
Musim hujan pada beberapa waktu lalu, ada sejumlah fasilitas umum seperti jalan dan jembatan di Pulau Seram maupun Buru yang mengalami kerusakan.
"Masyarakat itu mengeluh kepada kami, bahwa ada jalan rusak dan jembatan yang putus. Jadi masalah-masalah seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.
Efendy memastikan, sektor lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah adalah pendidikan maupun kesehatan, termasuk penanganan pandemi Covid-19.