TENGGARONG, iNews.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program-program prioritas tetap berlanjut pada 2026, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan, arah kebijakan anggaran tahun depan tetap difokuskan pada sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani tersebut beragenda penyampaian nota keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai RAPBD 2026, masih ada potensi defisit sekitar Rp150 miliar. Namun kondisi ini dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya dari silpa,” ujar Rendi.
Dia menegaskan, penyusunan RAPBD 2026 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus memastikan arah fiskal tetap sejalan dengan visi RPJMD Kukar.
“Seluruh tahapan penyusunan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Dalam paparannya, Rendi menyebut pendapatan daerah Kukar pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,35 triliun, terdiri dari:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp737,49 miliar
• Pendapatan transfer: Rp6,53 triliun
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah