Sementara total belanja daerah dipatok sebesar Rp7,50 triliun, dengan rincian:
• Belanja operasi: Rp5,20 triliun
• Belanja modal: Rp1,45 triliun
• Belanja tak terduga: Rp27,82 miliar
• Belanja transfer: Rp818,17 miliar
Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pemkab Kukar memastikan fokus anggaran tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rendi juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sekitar Rp1,2 triliun pada 2026.
“Beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati belum terakomodasi dalam RAPBD. Dokumen ini masih akan disesuaikan selama pembahasan di DPRD,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyebut penyampaian nota keuangan berlangsung tertib dan sesuai mekanisme. Dia menegaskan nilai APBD 2026 yang disampaikan pemerintah tetap konsisten di kisaran Rp7,5 triliun, sebagaimana tertuang dalam KUA-PPAS.
“Kalau disampaikan Rp7,5 triliun, berarti kita konsisten di angka itu. Dengan kesepakatan bersama, kita berpedoman pada angka tersebut,” ujarnya.