Ahmad Yani menambahkan, DPRD akan segera membahas Raperda APBD 2026 melalui Badan Anggaran (Banggar) dan menargetkan pembahasan rampung dalam waktu dua hingga tiga minggu.
Dia menilai, penurunan nilai APBD tahun ini merupakan hal wajar karena adanya koreksi dari pemerintah pusat.
“Dulu kita sempat di angka Rp14 triliun, turun ke Rp11 triliun, dan sekarang sekitar Rp7 triliun. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali di atas Rp10 triliun,” katanya.
Selain itu, Yani menekankan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk proyek-proyek besar, seperti jembatan dan akses jalan strategis menuju IKN.
“Kita harap proyek besar dibiayai pusat atau provinsi, jadi tidak semuanya mengandalkan APBD Kukar,” tuturnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Yani memastikan program unggulan Kukar Idaman tetap berjalan, termasuk bantuan untuk RT dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Insya Allah program Kukar Idaman tetap terlaksana, meski perlu penyesuaian agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.