“Modusnya sebagai pengelola dana desa, uang Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang cair dari Bank Jatim seharusnya diserahkan ke tim yang telah ditentukan oleh BPD. Pelaku membuat proposal-proposal pelaksanaan kegiatan desa yang ternyata semuanya fiktif karena tidak ada di program desa," katanya, Selasa (22/9/2020).
Sebagai informasi, tersangka menjabat kepala desa selama dua periode, mulai dari tahun 2007-2019.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Subsider Pasal 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.