Selanjutnya Majapahit melantik Sri Nata Krewarddhana dan Wikramawardana, masing-masing ayah dan ipar Hayam Wuruk, yang terpilih sebagai Dharmadhyaksa atau ketua mahkamah agung yang dibantu oleh tujuh upapati atau pembantu mahkamah.
Jabatan Gajah Mada asalnya juga meliputi mahkamah, karena dia mewakili Sri Nata. Raja adalah hakim yang paling tinggi dalam negeri.
Jabatan berikutnya yang dilantik yakni Patih Dami. Dia terpilih sebagai Yuwamantri atau menteri muda. Tugasnya adalah mengurus seluk beluk dalam keraton. Bisa diistilahkan bahwa fungsi ini semacam kepala rumah tangga keraton.
Pejabat keenam yang dilantik yakni Empu Singa yang dipilih sebagai menteri yang bertugas mengawasi segala perintah Sri Nata. Fungsinya sebagai sekretaris negeri yang harus mengedarkan segala perintah baginda kepada semua yang berkepentingan.
Pekerjaan yang demikian dilakukan oleh patih sebagai orang yang tinggi dalam pemerintahan setelah raja. Maka Majapahit mengangkat enam orang menteri sebagai pengganti Gajah Mada.
Pelantikan enam pejabat pengganti Gajah Mada ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran Gajah Mada sebagai patih meliputi segala bidang.
Hal ini membuktikan bahwa Gajah Mada memiliki sifat pemimpin yang naya. Sifat naya sendiri berarti pribadi yang bijaksana, penuh kearifan, dan memiliki siasat dan taktik.