SAMPANG, iNews.id – DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah melibatkan ulama lokal dalam pengurusan jenazah Covid-19 beragama Islam. Tujuannya, untuk memberi pemahaman bagi masyarakat yang masih ragu terhadap penanganan jenazah Covid-19 sesuai protokol.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta melakukan pengawasan berlapis terhadap proses pengurusan jenazah Covid-19. Ini untuk memastikan pengurusan jenazah Covid-19 muslim sesuai syariat Islam.
Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya penolakan pemakaman jenazah Covid-19 sesuai protokol di sejumlah tempat. Seperti halnya di Pamekasan, Madura yang merebut paksa jenazah dari tim medis beberapa hari lalu.
“Penolakan penguburan jenazah dengan protokol Covid-19 di beberapa daerah, bukan tanpa sebab. Selain karena tidak memperhatikan sosiokultural masyarakat, ini juga terjadi karena pemakaman jenazah tidak sesuai kaidah Islam,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Muhammad bin Muafi, Selasa (16/6/2020).
Sebab, sering kali dia mendengar keluhan masyarakat tentang proses pengurusan jenazah Covid-19 yang tidak sesuai dengan kaidah agama. “Karena itu, perlu ada sinkronisasi prosedur medis dan dogmatis dalam penanganan jenazah Covid-19,” ujar pria yang akrab disapa Gus Mamak ini.