MALANG, iNews.id - Sebanyak 1.281 orang pemohon paspor ditolak oleh UPT Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penolakan itu terjadi karena para pemohon terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau perdagangan manusia (human trafficking).
Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Imam Jauhari menyatakan, penolakan kepengurusan paspor itu seiring dengan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly. Apalagi banyak pemohon paspor tidak dilengkapi dokumen-dokumen perjalanan yang lengkap.
"Untuk memberikan perlindungan bagi calon PMI agar tidak terlibat dalam TPPO, kami melakukan pengawasan dan pengendalian dalam menerbitkan dokumen perjalanan (paspor) bagi pemohon yang rentan menjadi korban TPPO," ucap Imam saat kegiatan Sosialisasi Pencegahan TPPO ke Masyarakat Malang Raya, Senin (26/6/2023).
Imam menjelaskan, selama bulan Januari hingga Juni 2023 ini tercatat ada 1.281 pemohon paspor yang ditolak karena terindikasi merupakan korban TPPO. Dari jumlah itu, 815 orang merupakan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandara Internasional Juanda.
"Kebanyakan dari calon PMI ini dijanjikan gaji tinggi, dijanjikan yang muluk-muluk, tetapi begitu sampai sana dipekerjakan tidak sesuai yang dijanjikan," ujarnya.
Sejumlah daerah disebut Imam memiliki kerawanan TPPO seperti di Malang raya, Kediri, Blitar, hingga Madura. Biasanya para korban TPPO ini berusia kisaran antara 16-35 tahun.
"Akar masalah terjadinya TPPO sangatlah kompleks. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, kesulitan mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri, sosial dan budaya, merupakan pemicu terjadinya TPPO selama ini," katanya.