Salah satunya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Rembang Moch Daenuri. “Saya heran kenapa percepatan pencetakan KTP elektronik sebelum Pilkada dipermasalahkan. Padahal kebijakan merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Moch Daenuri.
Sebab syarat untuk nyoblos ke TPS adalah harus membawa KTP. Kebetulan rekam data KTP elektronik di Rembang termasuk tinggi karena mencapai 99,7 persen. “13.000 KTP kami cetak, ini bukan hanya menjelang Pilkada saja,” jelasnya. Setelah jadi, selanjutnya dikirim kepada warga melalui Camat dan Kepala Desa.
Mengenai temuan pemilik KTP masih belum cukup umur, ia membenarkan ada semacam anomali data dari tingkat pusat yang tidak disengaja. “Anomali data karena kesalahan penempatan usia dan status perkawinan. Yang dimasalahkan hanya dua orang, tadi sudah saya jelaskan kepada Bawaslu,“ tuturnya.
Selain Moch Daenuri, Ketua DPRD Rembang Supadi juga diklarifikasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran karena membagikan beras kepada masyarakat menjelang Pilkada. Supadi mengaku membagikan beras di daerah konstituennya sebagai wujud syukur setelah dilantik menjadi Ketua DPRD.