"Perluasan ruang kebebasan sipil dan pelembagaan partisipasi di media sosial (medsos) pun perlu dilakukan secara elegan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan dari pemerintah," ucap Ferry.
Ferry menyatakan, transformasi budaya politik dari bersifat feodal menuju budaya politik merdeka harus didorong melalui peningkatan literasi budaya.
"Sehingga, partisipasi politik dapat dibangun secara komprehensif dari hulu ke hilir hingga level kebijakan terbebas dari praktik politik uang, dan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat dalam membangun demokrasi sehat dan berkelanjutan," ujarnya.
Pandangan sama disampaikan Prof Susi Dwi Harijanti. Prof Susi memaparkan tentang peran institusi pendidikan yang harus aktif dalam menjaga demokrasi dari cengkraman kekuasaan penguasa dengan memberikan pencerdasan kepada masyarakat.
"Diskusi hari ini membahas isu penting yang saat ini dihadapi Indonesia, yaitu, bagaiman memerangi otoritarianisme. Memerangi otoritarianisme itu membutuhkan kerja sama, dari generasi muda, parlemen (DPR/MPR) dan lembaga-lembaga lain," kata Prof Susi.