Ferry menuturkan, dalam kondisi ini, partai politik harus betul-betul kuat melaksanakan fungsi check and ballance. Partai politik harus berperan menjadi institusi utama dalam menghidupkan demokrasi. Begitu juga legislatif.
"Ruang-ruang pemilihan umum harus betul-betul dibuka, melibatkan rakyat secara lebih aktif. Sehingga tidak masuk pada wilayah authoritarianisme dan oligarki. Sekarang kan sedang dibuka ruang untuk revisi UU Pemilu, saya pikir ini penting dibuka agar kemunduran demokrasi tidak terus terjadi," tutur Ferry.
Ferry mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi yang memerlukan perhatian menyeluruh terhadap berbagai aspek fundamental.
Perlindungan institusi negara, kata Ferry, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dari pelemahan, harus menjadi prioritas utama untuk menjaga checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Partisipasi publik yang berkualitas juga perlu ditingkatkan melalui edukasi politik komprehensif meskipun menghadapi kendala ekonomi rakyat menurun. Reformasi birokrasi terutama di tingkat lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekakuan dan stagnasi yang menjauhkan pemerintah dari masyarakat.