Dinalara Dermawaty menyatakan, eksepsi yang diajukan terdakwa Ade Yasin menjelaskan ada fakta tertentu di dalamnya yang menerangkan ketidakcermatan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan daripada dakwaan jaksa.
"(dalam eksepsi) terlihat ketidakjelasan, ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dakwaan jaksa tersebut," ujar Dinalara Dermawati.
Tim kuasa hukum, tutur Dinalara, meyakini eksepsi yang diajukan pada sidang pekan Rabu (20/7/2022), diterima oleh majelis hakim. "Kami percaya melalui eksepsi tersebut, kami bisa menerangkan, menginformasikan secara terang benderang terhadap informasi yang di dalam dakwaan itu menurut kami tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap kepada majelis hakim agar majelis hakim nanti pada saat mengambil putusan ini terang benderang dari dua posisi, terhadap dakwaan dari JPU KPK tersebut," tuturnya.
Diketahui, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat terkait laporan keuangan 2021. Dalam dakwaan disebutkan , Ade Yasin memberi suap Rp1,9 miliar.
Tujuannya agar Pemkab Bogor mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2021 tersebut. Total uang yang digelontorkan untuk menyuap auditor BPK tersebut sebesar Rp1.935.000.000 dalam kurun waktu sejak Oktober 2021 hingga April 2022.