"Nah, kemudian tentu dengan semangat kebersamaan ini, juga ada kejadian kemarin ya anggota DPR terkait dengan kesundaan, terlihat mood dari tokoh Sunda ini sedang semangat untuk bersatu menyamakan irama dan suara sehingga insya Allah nanti akan lahir organisasi forum komunikasi, namanya belum ada," ujar Kang Emil.
Tujuannya, tutur Gubernur, supaya nanti isu kesundaan itu cukup dari satu pintu sehingga tidak ada pecahan elemen yang membuat keputusan sendiri tanpa bermusyawarah jika sudah berani menggunakan kata Sunda.
"Itu tidak boleh sembarangan dan harus sesuai kesepakatan. Jadi mohon masyarakat menahan diri, tidak mengonsumsi informasi, silahkan Tabayyun khususnya ke saya ke pemerintah provinsi Jabar," tutur Gubernur Jabar.
Sementara itu, anggota DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, awalnya tidak begitu interest (tertarik) dengan wacana Maklumat Sunda. Tapi kemudian, wacana Provinsi Sunda Raya ini dikoordinasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat Jabar.
"Karena apa? Karena sudah melibatkan anggota DPD RI. Bahkan ketua DPD RI dan banyak rekan di Jakarta yang menanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat Jabar," kata TB Hasanuddin.
Ternyata, setelah meminta penjelasan kepada para tokoh di Jabar, ujar TB Hasanuddin, kesimpulannya, aspirasi masyarakat Jabar itu bukan meminta otonomi khusus Provinsi Sunda Raya yang terdiri dari tiga provinsi, Jabar kemudian Jakarta dan Banten.
"Tetapi meminta ada pemekaran, tambah 17 kabupaten kota menjadi nanti sekitar 44, itu idealnya seperti itu," ujar TB Hasanuddin.