BANDUNG, iNews.id - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petani dan Pasundan (SPP) Yudi Kurnia menilai, kasus pemerkosaan harus dipublikasikan dari perspektif korban yang terzalimi. Tujuannya, untuk melindungi korban atau calon korban, dan masyarakat waspada.
Yang tak kalah penting, publikasi kasus pemerkosaan harus dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.
Saat memublikasikan kasus pemerkosaan itu, kata Yudi Kurnia, tentu media harus melindungi harkat, martabat, dan kehormatan korban dengan tidak mencantumkan nama lengkap, alamat atau apapun yang terkait dengan identitas korban.
Seperti kasus pemerkosaan belasan santriwati oleh ustaz atau guru Herry Wirawan (36), pemilik Ponpes TM Boarding School Cibiru dan Ponpes MH Antapani, Kota Bandung.
Dalam kasus ini, kata Yudi Kurnia, LBH SPP Garut ditunjuk sebagai kuasa hukum 11 santriwati korban pemerkosaan yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan. Saat awal menangani perkara ini, LBH SPP sempat berencana merilis kasus.