Diketahui, Herman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf b UU Tipikor dalam dakwaan pertama. Lalu Pasal 11 UU Tipikor dalam dakwaan kedua. Terakhir Pasal 12B UU Tipikor sebagaimana dakwaan ketiga.
Herman Sutrisno ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap proyek pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar. Selain Herman, KPK juga menetapkan seorang pihak swasta bernama Rahmat Wardi sebagai tersangka.
Herman diduga memerintahkan Rahmat Wardi melakukan peminjaman uang Rp4,3 miliar untuk keperluan pribadi. Namun Rahmat Wardi yang bertanggung jawab atas pembayaran cicilan tersebut.
Penyidik KPK menyebut Rahmat Wardi memiliki kedekatan dengan Herman Sutrisno. Akibatnya, ada dugaan peran aktif Herman dalam memuluskan perizinan usaha hingga memperoleh proyek pekerjaan di Dinas PUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar.
Rahmat Wardi sudah disidang lebih dulu. Dalam dakwaan, jaksa KPK menyatakan Rahmat Wardi melakukan suap terhadap Herman Sutrisno Rp1,7 miliar. Jumlah suap tersebut diberikan kepada Herman Sutrisno atas sejumlah proyek yang dimenangkan Rahmat.
Dalam perkara ini, Rahmat Wardi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Sedangkan dakwaan kedua Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.